Banyuwangi –Media Indonesia Times| Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya mencegah risiko jerat pinjaman online (Pinjol) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu caranya dengan melakukan edukasi literasi keuangan kepada para pegawai pemerintah.
Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di wilayah Kecamatan Rogojampi, dikumpulkan untuk mendapat literasi keuangan di Aula Korwilkersatdik Rogojampi disela program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) di Desa Lemahbangdewo, Kecamatan Rogojampi, pada Kamis (4/7/2024).
Pemkab menggandeng salah satu perbankan untuk memberikan edukasi pengelolaan keuangan kepada ratusan PPPK yang hadir.
“Dengan edukasi literasi keuangan ini, kami berharap para PPPK dapat mengelola keuangannya secara lebih baik. Sehingga bisa berfokus untuk bekerja mengajar para anak didik di sekolah masing-masing,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Bupati Ipuk meminta, agar para PPPK bijak dalam menggunakan gaji mereka. Sehingga para PPPK tidak sampai terjebak dalam jeratan pinjol yang bunganya mencekik.
“Karena apabila setiap hari harus dikejar-kejar dengan tagihan pinjol, guru-guru tidak akan bisa maksimal dalam bekerja. Jadi dengan edukasi ini, kami ingin mereka bisa menggunakan pendapatannya untuk hal-hal yang tepat,” sambungnya.
Selain itu, Bupati Ipuk juga berpesan agar para PPPK tidak bergaya hidup secara hedonis. Terlebih hidup bermewah-mewahan secara berlebihan untuk dipamerkan di media sosial.
“Apakah guru yang ada di sini ada yang SK-nya sudah ‘disekolahkan’? Sebenarnya tidak apa-apa ‘disekolahkan’, asal untuk hal-hal yang produktif. Jangan untuk hal-hal yang konsumtif,” himbaunya.
Bupati juga mengingatkan akan bahaya judi online (Judol) kepada para PPPK yang hadir. Jeratan Judol, lanjut ipuk, telah berdampak buruk pada orang-orang yang terjerat. Tak sedikit pula, nasib korban judol berakhir dengan tragis. Judol juga bisa membuat pelakunya berurusan dengan hukum.
“Kami berharap kontrak PPPK bapak-ibu sekalian bisa diperpanjang nantinya berkat kinerja baiknya. Jangan sampai, kontrak ini terputus karena hal-hal yang sepele,” harap Ipuk.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Suratno menambahkan, sekitar 3 ribu dari 5 ribuan guru Non-PNS di Banyuwangi telah diangkat menjadi PPPK. Edukasi literasi keuangan diberikan agar para guru dapat bijak dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran masing-masing.
“Kami ingin memberikan bekal kepada para guru supaya mereka bisa mengatur keuangan secara baik, sehingga bisa nyaman dan lancar dalam bekerja mendidik anak-anak kita,” ujar Suratno.
Suratno menyebut, selain pinjol dan judol, risiko lain yang perlu diantisipasi adalah investasi bodong. Pengalaman Suratno, beberapa ASN di Banyuwangi termasuk guru, pernah tertipu investasi tersebut dengan berbagai modus. (Rd)
