Banjarmasin, – Media Indonesia Times| Aksi Damai Ratusan warga bertajuk “Gelar Suara Rakyat”, di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, pada Kamis 17 April 2025 pagi, pukul 10.00 Wita, digelar Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) Kalimantan Selatan (KALSEL). Menyuarakan keresahan masyarakat terhadap truk-truk batubara melintasi jalan nasional yang menyebabkan kemacetan parah di berbagai wilayah.
Dengan penuh semangat terdengar tuntutan massa di antara satu seruan yang menggema kuat, “Tolong pemerintah bertindak, rakyat susah transportasi gara-gara banyak truk batubara lewat jalan nasional !”
Tokoh sentral aksi, yang dikenal dengan julukan Si Raja Demo, menyampaikan bahwa persoalan ini bukan semata soal kemacetan, melainkan menyangkut keadilan bagi seluruh masyarakat.
“Jalan nasional itu bukan jalan pribadi korporasi. Ini hak bersama. Jangan gadaikan hak rakyat demi keuntungan bisnis batubara,” Tandasnya.
Koordinator SAKUTU, Aliansyah, menegaskan bahwa DPRD Kalsel sudah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Perda No. 3 Tahun 2012. Namun pelaksanaannya dinilai mandek.
“Kalau ini terus diabaikan, rakyat bisa bertindak sendiri. Jangan salahkan kami kalau hukum adat atau bahkan hukum rimba yang berlaku di Kalimantan Selatan,” Tegasnya.
Massa disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, S.M., dan Ketua Komisi III, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si. Dalam tanggapannya, Kartoyo menyampaikan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti tuntutan SAKUTU.
“Kami sebagai wakil rakyat punya tanggung jawab moral dan konstitusional. Aspirasi ini akan kami kawal sesuai mekanisme yang ada,” Ujarnya.
Selain isu jalan nasional, SAKUTU juga menolak rencana pembangunan stadion internasional di KM 17 jika renovasi Stadion 17 Mei Banjarmasin belum tuntas. Mereka mendesak percepatan pembangunan bypass Martapura – Tabalong serta menuntut audit menyeluruh terhadap SKPD dan BUMD yang dianggap tidak profesional.
Setelah menyampaikan orasi, perwakilan massa diterima secara resmi oleh anggota dewan untuk melanjutkan audiensi di ruang rapat DPRD.(dyn/hn)
