Banyuwangi, – Media Indonesia Times| Kodim 0825 Banyuwangi berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banyuwangi menggelar pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) terpadu bagi masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) serta Akte Kematrian.Kegiatan ini merupakan rangkaian Karya Bakti TNI Pelayanan Adminduk dan Pembuatan Akte Kelahiran TA. 2025 di wilayah Kodim 0825 Banyuwangi.Kegiatan tersebar di seluruh Wilayah Koramil 0825 Banyuwangi yang saat ini dilaksanakan di Aula terbuka Jenderal Sudirman Makodim 0825 Banyuwangi ini disambut antusias oleh warga.(Jumat, 25/04/2025)
Komandan Kodim 0825 Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo, S.Sos., M.Han, menyampaikan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk mempermudah dan membantu masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan. Pihaknya juga menginstruksikan para Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk menjemput bola, menginformasikan dan memfasilitasi warga dalam pembuatan akta kelahiran yang diselenggarakan oleh Kodim.
Salah seorang warga Keluncing ibu Eva Lestari menyampaikan rasa terima kasihnya atas penyelenggaraan pelayanan yang dinilai cepat, bagus, dan tanpa biaya tersebut. “Baru kali ini kami mendapat pelayanan secepat dan sebaik ini, dan gratis pula,” ujarnya dengan nada gembira.
Koordinator *Pelangi* Pelayanan Adminduk Banyuwangi, Bapak Dean Hari Effendi, S.E, MM turut menyampaikan apresiasinya kepada Kodim 0825 Banyuwangi atas dukungan dalam mempercepat program pelayanan Disdukcapil. “Kami berterima kasih kepada Kodim 0825 Banyuwangi yang telah membantu program Dukcapil untuk mempercepat pelayanan dokumen kependudukan ini. Pembuatan Adminduk ini tidak dipungut biaya,” tegasnya.
Sinergitas antara Disdukcapil Banyuwangi dan Kodim 0825 Banyuwangi ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat. Kegiatan pelayanan Adminduk ini dilaksanakan pada hari Jumat, 25 April 2025. Diharapkan, kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan.
