Jakarta, 20 Mei 2025 — Pemerintah melalui Menteri Keuangan menghadiri Rapat Paripurna DPR RI hari ini untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai tahapan awal penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2026.
Dalam paparannya, Pemerintah menekankan pentingnya memperkuat kedaulatan bangsa dan ekonomi nasional di tengah gejolak global dan ketidakpastian geopolitik yang terus berkembang.
“Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional, sekaligus menjaga kesinambungan APBN yang sehat dan kredibel,” tegas Menteri Keuangan.
Pemerintah menetapkan delapan strategi utama dalam RAPBN 2026 untuk mewujudkan Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera, yaitu:
1. Ketahanan pangan
2. Ketahanan energi
3. Makan Bergizi Gratis (MBG)
4. Peningkatan kualitas pendidikan
5. Penguatan layanan kesehatan
6. Pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM
7. Pertahanan semesta
8. Akselerasi investasi dan perdagangan global
Selain itu, Pemerintah memastikan APBN tetap efisien, produktif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Optimalisasi pendapatan negara akan dilakukan tanpa mengganggu iklim investasi dan kelestarian lingkungan.
Di akhir penyampaiannya, Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya DPR RI, untuk terus bersinergi dan memperkuat kolaborasi demi menjaga kedaulatan dan masa depan ekonomi Indonesia.
(Redaksi media Indonesia Times)
