BANYUWANGI –Media Indonesia Times| Kemacetan lalu lintas yang mengular hingga beberapa kilometer terjadi di kawasan Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Rabu (16/7/2025). Penyebabnya, hanya dua kapal yang beroperasi sejak tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, 3 Juli lalu.
Antrean panjang kendaraan logistik, truk tangki BBM, serta mobil pribadi tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengancam distribusi energi dan kebutuhan pokok ke wilayah Jawa Timur dan Bali.
Menanggapi situasi ini, Kasat Lantas Polresta Banyuwangi Kompol Elang Prasetyo, S.I.Kom., M.H. menyatakan pihaknya telah bergerak cepat di lapangan.
“Kami telah lakukan pengaturan arus dan memindahkan sebagian kendaraan ke buffer zone untuk mengurangi kepadatan di area pelabuhan,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihak kepolisian akan terus bersiaga dan berkoordinasi dengan pengelola pelabuhan dan instansi terkait agar arus kendaraan kembali normal.
Salah satu sopir truk tangki dari Pertamina Integrated Terminal (IT) Tanjungwangi, Yusdi Andriawan, menyebut situasi ini sangat memprihatinkan.
“Kami kesulitan masuk pelabuhan. Ini bukan sekadar keterlambatan, tapi berpotensi menimbulkan kelangkaan BBM jika tidak segera ditangani,” ujarnya saat ditemui tim Indonesia Times.
Yusdi juga memaparkan lima dampak utama dari kemacetan ini:
1. BBM telat dikirim ke SPBU dan sektor industri.
2. Biaya operasional naik karena lembur dan bahan bakar tambahan.
3. Kelelahan sopir meningkat, risiko kecelakaan bertambah.
4. Distribusi terganggu, logistik terhambat.
5. Keamanan menurun, karena kendaraan logistik rentan jadi sasaran kejahatan.
Sejak tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, sejumlah kapal penyeberangan ditarik untuk pemeriksaan keselamatan, yang menyebabkan berkurangnya armada di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
Kondisi ini menjadi semakin kompleks karena:
Musim libur panjang,
Volume kendaraan logistik meningkat,
Keterbatasan daya tampung pelabuhan.
Pihak media Indonesia Times mendorong adanya:
Evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional pelabuhan,
Penambahan kapal darurat untuk mengurangi beban antrean,
Pemetaan zona antrean logistik, dan
Koordinasi intensif antar-instansi, termasuk ASDP, KSOP, dan aparat kepolisian.
Jika tidak segera ditangani, kemacetan ini bukan hanya persoalan lokal, tapi berpotensi memicu gangguan logistik nasional dan mengancam distribusi BBM serta bahan pokok di dua provinsi strategis.
Sumber: Redaksi Media Indonesia Times
Banyuwangi, 16 Juli 2025
