BANYUWANGI, -Media Indonesia Times| Komisi II DPRD Banyuwangi menegaskan bahwa Banyuwangi Creative Market (BCM) di kawasan Car Free Day (CFD) Taman Blambangan tidak akan direlokasi. Hal ini disampaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat, 1 Agustus 2025, bersama pengurus BCM CFD dan Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) Banyuwangi.
Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni, S.Pd., M.M., memimpin langsung jalannya RDP yang dihadiri para anggota komisi, perwakilan BCM, serta tim pendamping dari RKBK. Dalam kesimpulan rapat, Emy menegaskan bahwa belum ada regulasi kuat yang bisa menjadi dasar hukum relokasi aktivitas BCM dari kawasan Taman Blambangan.
“Kami tidak melihat adanya peraturan yang mengharuskan relokasi. Maka, BCM tetap bertahan. Justru kami mendorong agar penataan dilakukan lebih baik dan sinergi dengan OPD ditingkatkan,” ujar Emy.
Ketua BCM CFD Taman Blambangan, Rachmad Hidayat, dalam forum menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan penataan ulang keanggotaan dan distribusi lapak. BCM juga memastikan bahwa lapak-lapak kosong akan diisi oleh pelaku UMKM dari daftar tunggu resmi.
“Kami siap membenahi diri. BCM bukan sekadar tempat jualan, tapi gerakan ekonomi kreatif rakyat. Kami berkomitmen menjaga ketertiban, estetika, dan tata ruang publik Taman Blambangan,” ujar Rachmad.
Ketua RKBK, Hakim Said, S.H., yang hadir sebagai pendamping komunitas BCM, menegaskan bahwa keberadaan BCM merupakan wujud partisipasi warga dalam menghidupkan ruang publik. Ia mengingatkan agar SKPD tidak pasif dalam merespons inisiatif rakyat.
“Jangan biarkan masyarakat jalan sendiri. Jika SKPD tidak menjalankan tugas sesuai Perda dan Perbup, itu bukan sekadar kelalaian administratif, tapi bisa mengarah pada pelanggaran hukum,” tegas Hakim.
RKBK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi tindak lanjut melalui Bidang Kemitraan Kelembagaan melaku ketua bidang dsn wakilnya, Junjung Subowo dan Risky Kurniawan, SH. Diantaranya:
– Diskop UM & Perdagangan diminta aktif membina UMKM BCM dalam hal teknis dan promosi.
– Asisten Perekonomian dan Pembangunan didorong untuk memfasilitasi lintas OPD demi kemajuan ekonomi rakyat.
– Satpol PP dan DLH disarankan dilibatkan secara persuasif dalam menjaga ketertiban dan estetika kawasan CFD.
RDP ini menjadi penanda penting bahwa komunitas ekonomi rakyat seperti BCM CFD tidak berdiri sendiri. Dukungan DPRD dan pendampingan dari lembaga rakyat sipil seperti RKBK menjadi jaminan bahwa aktivitas komunitas bisa terus berlangsung secara legal, tertib, dan berdampak nyata.
Puluhan pelaku UMKM yang hadir dalam forum RDP menyambut baik keputusan ini dan menyatakan siap berbenah serta berkolaborasi menjaga ruang publik Taman Blambangan.
Redaksi MIT.
