Sidoarjo – Media Indonesia Times | Jawa Timur kembali berduka menyusul kejadian runtuhnya konstruksi bangunan Masjid dan Pondok Pesantren Al Khoziny Buduran Sidoarjo yang menyebabkan puluhan korban luka dan sementara ditemukan 1 orang korban meninggal dunia.
Pasca kejadian musibah runtuhnya Masjid dan Ponpes Al Khoziny Buduran Sidoarjo, Ibunda Gubernur Jawa Timur akhirnya mempercepat kepulangannya dari tugas memimpin Misi Dagang ke Sumatera Selatan dan perhatian serta dukungan awal juga terlihat dari kunjungan Wakil Gubernur Jawa Timur datang di lokasi musibah tersebut.
Perhatian dan gerak cepat untuk proses evakuasi korban luka dari BPBD Provinsi Jatim dan Kabupaten Sidoarjo, Basarnas, BNPB, Kementerian Sosial, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo serta jajaran stake holder lainnya dibantu jajaran TNI dan Kepolisian terlihat bergandengan tangan untuk bersama sama mengurai proses evakuasi dan penyelamatan korban reruntuhan puing puing bangunan Masjid dan Ponpes Al Khoziny.
Pemandangan yang sangat aneh, menurut Heru MAKI dan jajaran pengurus MAKI Jatim yang turun membantu sebisanya untuk proses evakuasi tersebut, muncul dari ketidak hadiran para anggota DPRD Jatim.
Bahkan anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Sidoarjopun tidak terlihat hadir atau memberikan atensi serta perhatian dan dukungan dalam bencana musibah runtuhnya bangunan Masjid dan Ponpes Al Khoziny Buduran Sidoarjo.
Rendahnya “sense of crisis” dari anggota Dewan Jatim yang terhormat dan dipilih secara sadar oleh Masyarakat Jawa Timur pada umumnya dan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo pada khususnya menyisakan keprihatinan luar biasa bagi MAKI Jatim.
“Ini namanya MBAHNYA KEBACUT, mereka yang dipilih masyarakat untuk mewakili representasi Masyarakat, malah tidak punya kepekaan dan kepedulian terhadap musibah dan bencana yang terjadi, sangat kebangetan sekali dan benar benar terjadi di DPRD Jawa Timur,”ungkap Heru MAKI.
Catatan merah sekali yang diberikan MAKI Jatim dengan tanda silang warna merah untuk rendahnya kepekaan dan kepedulian para anggota dewan Provinsi Jawa Timur yang terhormat ini menjadi dasar bagi MAKI Jatim untuk kemudian membuka Petisi #bubarkandewanjatim.
Petisi #bubarkandewanjatim yang digagas Heru MAKI, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Koorwil Provinsi Jawa Timur ini menjadi gambaran bagaimana sebenarnya mendalami tanggapan masyarakat Jawa Timur mengenai rendahnya sense of crisis anggota dewan Provinsi Jawa Timur.
“Kita lihat arah pergerakan dukungan dari petisi #bubarkandewanjatim ini, dan saya, Heru MAKI, siap memimpin aksi besar untuk menyegel kantor DPRD Jatim, mau konstitusional atau tidak, bukan urusan saya, apabila Masyarakat menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin, Suara Masyarakat adalah Suara Langit,”btegas Heru MAKI. (Bagas)
