Oleh: Dendy Eka Wardhana – Pemerhati Banyuwangi
Banyuwangi -Media Indonesia Times| Dalam satu minggu terakhir, Banyuwangi kembali diramaikan oleh tiga isu besar: polemik antara salah satu anggota DPRD dengan para kepala desa, dualisme kepengurusan PGRI, dan penghentian sementara SPPG oleh BGN. Di atas itu semua, publik juga menunggu kejelasan mengenai Dana Abadi Daerah yang kini berada di meja paripurna.
Di tengah derasnya arus informasi dan silang pendapat yang memenuhi ruang publik, kita perlu mengingat satu hal sederhana yang sering terlupakan: Banyuwangi tidak butuh kegaduhan, Banyuwangi butuh solusi.
Polemik Pak Dewan dan Para Kepala Desa: Ego Tidak Boleh Mengalahkan Stabilitas
Perselisihan antara pejabat publik dan para kepala desa adalah hal yang seharusnya dapat diselesaikan dalam ruang dialog, bukan ruang perdebatan terbuka. Kita tidak sedang membicarakan siapa yang paling benar, tetapi bagaimana menjaga stabilitas sosial di wilayah yang sedang bersiap menuju berbagai agenda pembangunan.
Membuka data secara jujur, menyandingkan argumentasi, dan menutup prasangka adalah langkah yang jauh lebih terhormat dibanding memperpanjang ketegangan.
Dualisme PGRI: Ketika Guru Butuh Kepastian, Bukan Konflik
Guru adalah pilar masa depan Banyuwangi. Saat internal organisasi mereka terbelah, maka yang terancam bukan hanya struktur organisasi, tetapi masa depan pendidikan itu sendiri.
Pendidikan tidak boleh dijadikan arena tarik-menarik kepentingan. Guru membutuhkan kepastian, bukan intrik. Jika PGRI ingin kembali dihormati, maka suara dan langkahnya harus kembali satu.
SPPG Disuspend BGN: Pengingat untuk Memperbaiki Standar
Penghentian sementara SPPG bukanlah vonis. Ini adalah alarm bahwa ada standar yang harus dibenahi. Keamanan pangan dan gizi anak-anak adalah fondasi masa depan manusia Banyuwangi. Tidak ada ruang untuk kelalaian di sini.
Benahi apa yang harus dibenahi, penuhi aturan, lalu kembali beroperasi dengan lebih baik. Anak-anak Banyuwangi menunggu.
Dana Abadi Daerah: Publik Berhak Mendapat Kejelasan Tanpa Spekulasi
Dana Abadi Daerah adalah kebijakan strategis. Publik berhak tahu progresnya, tetapi publik juga berhak atas informasi yang bersih, bukan spekulasi. Jika prosesnya memang tinggal menunggu paripurna, maka kita harus bersabar pada mekanisme formal yang berlaku.
Di sinilah pentingnya komunikasi yang jujur dari pemerintah daerah kepada masyarakat.
Saatnya Banyuwangi Menolak Kegaduhan
Setiap masalah yang muncul belakangan ini sebenarnya mengajarkan hal yang sama: kegaduhan tidak pernah menghasilkan kemajuan. Yang melahirkan kemajuan adalah keberanian memperbaiki diri.
Banyuwangi tidak kekurangan orang cerdas atau tokoh berpengaruh. Yang kita butuhkan hari ini adalah keteduhan pikiran, kejujuran sikap, dan kesediaan kembali kepada aturan.
Biarkan Banyuwangi bekerja. Biarkan Banyuwangi membangun. Dan biarkan masyarakat mendapatkan ketenangan yang seharusnya mereka miliki.
Banyuwangi butuh solusi. Bukan kegaduhan.
(Redaksi MIT).
