Surabaya – Kita Indonesia Penggerak (KIP) Foundation sebagai mitra Klinik BUM Desa Provinsi Jawa Timur kembali menggulirkan beberapa program penguatan dan pengembangan Desa Wisata berbasis BUM Desa sebagai salah satu bentuk pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa.
Dari narasi diatas, kehadiran KIP Foundation seharusnya akan menjadi motor penggerak roda usaha dan peningkatan ekonomi bagi BUM Desa Jawa Timur.
Berbasis temuan data penelusuran tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim, kuat dugaan bahwa laporan keuangan dari KIP Foundation tersebut dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan kelompok atau pribadi tertentu.
CSR dari beberapa perusahaan tambang emas, perusahaan perusahaan besar lainnya yang masuk ke KIP Foundation diduga tidak murni digunakan peruntukannya untuk bekerjasama secara positif mutlak dengan BUM Desa.
Data yang berhasil dikompulir tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim inilah yang akan menjadi dasar bagi Lembaga MAKI Jatim untuk mendesak BPKP sebagai lembaga audit keuangan independen secepatnya melakukan audit kepada KIP Foundation.
Bukan hanya audit, MAKI Jatim mendesak ke BPKP Jatim untuk melakukan cross cek besaran dana CSR yang dikeluarkan perusahaan dengan dana yang masuk dalam laporan keuangan KIP Foundation.
“Hal ini sangat penting mengingat bahwa sesuai visi dan misinya,KIP Foundation adalah yayasan yang dibentuk untuk membantu kinerja BUM desa dan bermitra positif dengan program unggulan dari BUM desa Jawa Timur, dan sudah sepatutnya mereka harus diaudit dengan benar dan komprehensif,” jelas Heru MAKI.
Heru MAKI menegaskan bahwa laporan MAKI Jatim yang akan diserahkan ke kantor BPKP Jatim ini menjadi sinyal positif untuk membuktikan lebih dalam, apakah dugaan adanya “potensi korupsi” dalam menghimpun dana dana CSR dari banyak perusahaan besar di Jawa Timur ini sudah sesuai dengan laporan keuangan KIP Foundation terkait nominal dan apakah juga sudah sesuai peruntukannya dengan program KIP Foundation itu sendiri.
Dalam pernyataannya, Heru MAKI memastikan bahwa pekan depan, surat resmi permohonan audit yang ditujukan ke kantor BPKP Jatim akan diserahkan, lengkap dengan dugaan yang berpotensi adanya praktik korupsi didalamnya sesuai data yang berhasil dikompulir oleh tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim.
“Kalau memang mengarah kepada dugaan penyelewengan anggaran dari dana CSR dari banyak perusahaan besar tersebut, maka MAKI Jatim akan menjadi lembaga pertama yang mendesak untuk dibubarkan saja sekalian KIP Foundation tersebut,” tegas Heru MAKI.
Heru MAKI juga mencurigai bahwa peran Direktur KIP Foundation akan tumpang tindih dengan akan dilayangkannya laporan MAKI Jatim berkenaan dengan dugaan gratifikasi dalam proses penyaluran hibah untuk Masjid dan Ponpes Tahun Anggaran 2023 dan 2024. (Bagas)
