BANYUWANGI -Media Indonesia Times| Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), I Nyoman Gede Surya Mataram, melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Banyuwangi, Rabu (15/10).
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam peningkatan layanan keimigrasian dan pemasyarakatan di ujung timur Pulau Jawa.
Dalam kunjungan kerja itu, Deputi Nyoman didampingi sejumlah pejabat terkait, di antaranya Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Herdaus, Kalapas Kelas IIA Banyuwangi I Wayan Nurasta Wibawa, Kakanim Kelas III TPI Banyuwangi Muhammad Ervan Lesmana, serta perwakilan dari Bapas Jember.
Rombongan diterima langsung oleh Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, di Kantor Pemkab Banyuwangi. Sementara di Gedung DPRD, rombongan disambut oleh Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara.
Dalam sambutannya, Deputi Nyoman menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Banyuwangi terhadap program Kemenko Kumham Imipas, termasuk hibah lahan untuk pembangunan kantor Imigrasi dan Lapas Banyuwangi, serta dukungan terhadap program pembinaan warga binaan.
“Koordinasi dan sinergi antara Pemkab dengan Lapas maupun Kantor Imigrasi sangatlah penting untuk mendukung kelancaran dan optimalisasi layanan kedua instansi di bawah Kemenko Kumham Imipas,” ujar Nyoman.
Ia menambahkan, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) lembaga keimigrasian dan pemasyarakatan akan berdampak langsung pada peningkatan layanan publik bagi masyarakat Banyuwangi. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan berkelanjutan terhadap sejumlah rencana strategis.
“Kami berharap dukungan untuk pembangunan Kantor Imigrasi Kelas III TPI Banyuwangi, penambahan hibah tanah untuk Lapas baru, serta pengadaan Kantor Bapas di Banyuwangi,” jelasnya.
Selain kepada eksekutif, Deputi Nyoman juga menyampaikan harapan agar DPRD Banyuwangi memberikan dukungan kebijakan terhadap pengembangan layanan tersebut. Terlebih, dengan diberlakukannya KUHP baru, peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) akan semakin strategis dalam sistem peradilan pidana nasional.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Mujiono menyatakan kesiapan Pemkab Banyuwangi untuk terus memberikan dukungan.
“Pemkab akan siap memberikan dukungan, karena manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi,” tegas Mujiono.
Sementara Ketua DPRD I Made Cahyana Negara menuturkan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil audiensi tersebut dengan pembahasan lebih mendalam bersama eksekutif.
“Nantinya akan ada pembahasan yang lebih serius terkait poin-poin yang disampaikan dalam audiensi ini,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat semakin mempererat kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan demi kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.
Reporter: (Reza).
Sumber: Redaksi MIT.
